Pertumbuhan Ekonomi 7% Jadi Target Pemerintah

Pemerintah akan menggenjot pertumbuhan ekonomi 7 persen atau lebih untuk menampung peningkatan angkatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran 9,25 juta orang. Target itu tidak mudah dan perlu kerja keras menghapus hambatan dan memacu sektor riil.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa pekan lalu di Jakarta menegaskan, pertumbuhan tinggi diperlukan untuk menampung penambahan angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Per Februari 2009, angkatan kerja bertambah 2,26 juta orang menjadi 113,74 juta orang dibandingkan dengan posisi Februari 2008.

Pertumbuhan ekonomi satu persen hanya bisa menampung 350.00 pekerja. Menurut skenario optimistis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, perekonomian hanya bisa tumbuh rata-rata 6,9 persen per tahun dalam lima tahun ke depan.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah mesti bekerja keras untuk menghapus segala macam hambatan. Masalah utama yang dihadapi perekonomian Indonesia adalah ketersediaan energi, infrastruktur yang buruk, dan pembiayaan yang mahal. Belum lagi masalah perpajakan, perburuhan, aturan yang tumpang tindih, yang dikeluhkan banyak investor.

Padahal, pertumbuhan ekonomi tinggi memerlukan investasi asing maupun domestik, yang antara lain dibiayai kredit perbankan. Peran sektor swasta menjadi sangat besar karena semakin kecilnya kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sekitar Rp 1.009,5 triliun, selain untuk anggaran rutin, praktis terkuras untuk membayar utang Rp 113 triliun tahun 2010. Namun, kewajiban membayar utang tersebut diperkirakan menurun menjadi Rp 87 triliun (tahun 2011), Rp 109 triliun (2012), Rp 90 triliun (2013), dan Rp 100 triliun (2014).

Belum lagi tambahan subsidi bahan bakar minyak yang bakal membengkak seiring kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah menyentuh 80 dollar AS per barrel. Beban subsidi bertambah besar lagi dengan naiknya konsumsi BBM terutama di sektor transportasi.

Padahal, menurut Faisal Basri, anggota Tim Ahli Ekonomi Kadin Indonesia, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi itu perlu Rp 2.855 triliun-Rp 2.910 triliun per tahun. Namun, dana yang bisa disediakan pemerintah hanya 13 persen dari kebutuhan. Sebanyak 87 persen sisanya harus dari swasta domestik, yakni bank, nonbank, dan pasar modal, serta swasta asing berupa pinjaman dan investasi langsung.

Berharap investasi swasta termasuk asing, itu tidak gampang. Iklim investasi dinilai tak kunjung membaik secara signifikan, terutama yang terkait masalah keamanan, kepastian hukum, dan aturan yang tumpang tindih. Itu semua membuat risiko investasi dan berbisnis menjadi tinggi.

(Sumber: Kompas.Com)