https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers
Friday, February 23, 2024
No menu items!
HomePropertiREI Desak Pemerintah Naikkan Harga Rumah Subsidi

REI Desak Pemerintah Naikkan Harga Rumah Subsidi

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Sumatera Utara, Andi Atmoko Panggabean mendesak Pemerintah untuk segera menaikkan harga rumah subsidi. Dia membandingkan kebijakan Pemerintah yang bergerak cepat memberikan insentif fiskal untuk kendaraan listrik. Sementara permintaan mereka akan kenaikan rumah subsidi tak kunjung terpenuhi.


“Padahal, mobil bukan kebutuhan dasar seperti halnya rumah. Kami berharap pemerintah tidak buta dan tuli untuk merespon berbagai persoalan perumahan rakyat” ujar Moko, Jumat (14/3/2023). Menurut dia, sudah 3,5 tahun pengembang rumah subsidi menanti kenaikan harga. Namun, keputusan terkait kenaikan harga itu tak kunjung tiba. Padahal sebagian besar pengembang rumah subsidi, terutama di daerah merupakan usaha kecil dan menengah (UKM). Mereka sudah kehabisan nafas akibat modal terus tergerus.

Saat ini, mereka berharap-harap cemas menunggu janji pemerintah terkait perubahan harga rumah subsidi yang sejak 2019 tidak pernah disesuaikan. Sementara di sisi lain, inflasi dalam 3,5 tahun terakhir sudah naik dua digit, serta harga bahan bangunan yang terus meroket. Untuk itulah, dia mendesak Pemerintah untuk segera merealisasikan janjinya.

Pengaruhi Ketahanan Cashflow Pengembang

Moko juga mengingatkan, bahwa yang selama ini membantu Pemerintah untuk membangun rumah subsidi adalah pengembang UKM. “Kalau bisa April ini sudah naik. Kalau tidak, pasokan rumah untuk Program Sejuta Rumah (PSR) rakyat terancam terhenti,” tegas Moko. Menurutnya, jika harga tidak segera naik akan menganggu ketahanan cashflow pengembang yang tetap bertahan selama 3,5 tahun termasuk pada masa pandemi Covid-19.

Dalam situasi sulit itu, pengembang terus berupaya membangun meski dengan margin yang tipis. Hanya demi niat mempertahankan usaha dan membantu pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Faktanya, lanjut Moko, setiap tahun ada inflasi dan kenaikan harga material.


Di Kementerian PUPR setiap tahunnya RAB untuk berbagai proyek konstruksi – infrastruktur yang notabene dibiayai APBN itu selalu mengalami kenaikan. “Tapi, kenapa pengembang yang berada di bawah koordinasi kementerian yang sama berbeda perlakuan?,” tanya Moko.

Dia menambahkan, material dasar yang digunakan kontraktor proyek pemerintah dengan developer hampir sama seperti besi, semen, dan lain-lain. Tetapi anehnya, harga rumah subsidi justru dibuat tidak naik. Padahal pengembang membiayai pembangunan dengan modal sendiri, dan bukan dibiayai negara “Sungguh kami merasa diperlakukan tidak adil. Kami pengembang di daerah ini kadang merasa kok seperti anak tiri di Kementerian PUPR,” tegasnya.

Pengaruhi Pasokan

Hal senada diungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Selatan Ahyat Sarbini. Menurutnya, tanggung jawab menyediakan rumah bagi MBR adalah beban tugas negara dalam hal ini Kementerian PUPR. Amanat konstitusi itu jangan pernah dilupakan pemerintah. Sementara pengembang hanya membantu tugas tersebut. Patut juga dipertimbangkan bahwa sektor properti ini berkaitan dengan 174 industri ikutan di sektor riil.

Kalau sektor ini stagnan, maka ekonomi terganggu. “Sekarang banyak pengembang wait and see dan di bawah dilema. Karena menunggu harga naik dan itu pasti akan memengaruhi pasokan dan realisasi rumah MBR di tahun ini,” sebutnya.

Karyawan Terdampak

Di sisi lain, pengembang rumah subsidi di seluruh Indonesia juga memiliki karyawan dan tukang yang harus tetap memiliki pekerjaan. Bahkan jumlahnya mencapai ratusan ribuan hingga jutaan orang.

Ahyat meminta pemerintah mempertimbangkan hal ini dengan adil dan realistis. Sementara itu, Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Banten Roni H. Adali menilai alasan harmonisasi yang selalu disampaikan pemerintah berkaitan dengan keputusan kenaikan harga rumah subsidi tidak realistis. “Kalau ada niat baik, seharusnya 1-2 minggu harmonisasi sudah selesai. Karena masalah ini tidak serumit membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu),” cetus Roni. “Seharusnya pemerintah ada target waktu kapan ini selesai. Jadi tidak menunggu tanpa kejelasan seperti sekarang. Pengembang juga tidak merasa terus di PHP-in. Kami di perusahaan saja ada timeline pekerjaan, ini kok pemerintah tidak ada,” lanjutnya. Roni berharap pemerintah menghilangkan semua ego sektoral terkait permasalahan yang dihadapi pengembang rumah subsidi ini. Upaya itu untuk menjaga pasokan rumah rakyat tetap terpenuhi, termasuk dengan dukungan skim pembiayaan guna membantu keterjangkauan masyarakat.

Sumber: http://www.kompas.com

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments